Breaking News
Kumpulan informasi aktual seputar peristiwa penting yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi isu politik, kebijakan pemerintah, bencana, dan dinamika sosial masyarakat.
BRIMO BRIMO BRIMO BRIMO

Program Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Solusi Nyata Ekonomi Pesisir

BRIMO

KKP Pastikan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tetap Berjalan dan Diperluas

KKP Pastikan Kampung Nelayan Merah Putih Usung Konsep Berkelanjutan
KKP Jawab Keraguan, Kampung Nelayan Merah Putih Tetap Jalan

Info BiakKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih akan tetap dilanjutkan dan diperluas sepanjang 2025. Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto, memastikan program ini bukan proyek sementara, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

“Program ini akan terus berjalan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Doni dalam forum “Morning Sea” bertema Sinergi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Senin (16/6), di Jakarta.

Baca Juga : KPK panggil ASN, pensiunan, dan swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

Pernyataan ini merespons keraguan publik di media sosial yang mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Doni menegaskan, program ini membutuhkan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat agar dapat berhasil.

“Kita perlu keluar dari prasangka. Mari kita buktikan bahwa program ini bukan proyek sia-sia, tapi solusi nyata untuk wilayah pesisir,” tegas Doni.

KKP Pastikan Kampung Nelayan Merah Putih Berlanjut dan Sasar 100 Lokasi di 2025

Program Kampung Nelayan Merah Putih menargetkan pembangunan 100 lokasi baru pada 2025, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi kelautan nasional. Lokasi yang disasar mencakup berbagai daerah pesisir Indonesia.

Menurut Trian Yunanda, Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, program ini didesain untuk mengubah desa pesisir menjadi kawasan produktif, modern, dan berdaya saing, seperti yang telah dilakukan di Desa Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua.

Hingga saat ini, KKP telah menerima 910 proposal dari berbagai daerah untuk mengikuti program tersebut. Dari jumlah itu, 100 lokasi akan ditetapkan melalui proses yang transparan dan berbasis regulasi. Saat ini, regulasi tersebut tengah disusun sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Selain itu, pemilihan lokasi bertujuan untuk memastikan efektivitas program dan dampak positif bagi masyarakat serta sektor terkait di berbagai wilayah.

Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *