Tiga Kabupaten di Papua Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat, Kemensos Apresiasi Dukungan Daerah
Info Biak – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Balai Besar Regional VI Wilayah Papua dan Maluku mengumumkan bahwa tiga kabupaten di Tanah Papua telah memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi, yang seluruhnya terletak di Provinsi Papua.
Ketiganya dinyatakan memenuhi syarat karena telah menyiapkan lahan pembangunan dengan status clear and clean, yaitu sudah bersertifikat dan tidak bermasalah secara hukum.
“Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus benar-benar bebas dari masalah,” ujar Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, saat meninjau lokasi di Teluk Wondama, Papua Barat, Jumat (20/6/2025).
Sekolah Rakyat untuk Anak Prasejahtera
Program Sekolah Rakyat dirancang oleh pemerintah sebagai boarding school (sekolah berasrama) yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera. Seluruh siswa akan tinggal di lingkungan sekolah dan mendapatkan pembinaan intensif selama 24 jam dalam suasana yang aman dan nyaman.
“Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang bermutu dan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama untuk belajar dan tumbuh,” tegas Jhon.
Baca Juga : Calon Kepala Sekolah Rakyat Papua tekankan pendekatan budaya lokal
Semua Biaya Ditanggung Pemerintah
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh biaya pendidikan, biaya hidup, serta fasilitas asrama di Sekolah Rakyat akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga akan mendapatkan bantuan sosial sebagai bentuk pemberdayaan.
“Misalnya, orang tua murid bekerja sebagai nelayan, maka bisa diberi bantuan perahu atau ditingkatkan skala usahanya,” jelas Jhon.
Apresiasi Teluk Wondama
Jhon juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menyiapkan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami berharap lahannya sudah benar-benar siap tanpa sengketa. Itu syarat utamanya,” kata dia.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari target pembangunan 100 unit sekolah tahap pertama secara nasional. Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran.
